LAW

now browsing by category

 

Tindak Pidana Korupsi

tindak pidana korupsi

DESKRIPSI

Di Indonesia sendiri praktek korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktek korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

Kasus korupsi yang terjadi pada umumnya ada yang dilakukan dengan kesengajaan, namun ada juga yang dilakukan tanpa kita sadari. Adeksi menyebutkan bahwa penyebab utama terjadinya korupsi yang menyebar dan mendudukan anggota pejabat eksekutif dan legislatif sebagai tersangka adalah karena adanya kerancuan dari sistem hukum kita sendiri, yakni faktor tumpang-tindihnya produk perundang-undangan yang ada sehingga melahirkan kesalahan tafsir dalam menetapkan anggaran. Kesalahan tafsir itulah yang oleh masyarakat dianggap sebagai praktek korupsi.penting, karena pelaksanaan tugas pejabat eksekutif dan legislatif sedikit banyak bersinggungan dengan praktek-praktek tersebut.

 

  • Tujuan Pelatihan
  1. Mengenalkan kepada biro hukum instansi pemerintahan ( PEMDA/Kementrian) tetang peran serta biro hukum dalam pencegahan korupsi.
  2. Mengetahui potensi-potensi yang dapat menimbulkan praktek korupsi dalam sebuah organisasi ( Instansi pemerintahan / Perusahaan).
  3. Mengenalkan dan memberikan pemahaman undang-undang yang terkait dengan tindak pidana korupsi, pencucian uang beserta ketetapan hukumnya.
  4. Mengarahkan peserta untuk menerapkan  budaya kerja yang bersih dari segala bentuk tindakan korupsi dan pencucian uang.

MATERI PELATIHAN

  1. Pendahuluan: Transformasi Kejahatan Korupsi
  2. Definisi Korupsi
  3. Jenis Tindakan Korupsi
  4. Faktor Pemicu: Internal & Eksternal
  5. Peraturan perundang-undangan tentang korupsi
  6. Undang-undang terkait ( undang-undang tindak pindana pencucian uang)
  7. Memahami hubungan tindak pidana korupsi dengan keuangan negara
  8. Strategi keluar perangkap korupsi : solusi total bagi pejabat
  9. Pertanggungjawaban Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
  10. Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
  11. Menciptakan Budaya Antikorupsi di Korporasi

 

 PESERTA PELATIHAN :

  • Pimpinan perusahaan
  • Legal officer
  • Semua pihak yang membutuhkan pengetahuan seputarHukum Dan Bisnis Pengadaan Tanah

METODE PELATIHAN :

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Studi case
  • Brain storming
  • Ice breaking
  • Simulasi
  • Dll

JADWAL PELATIHAN

APRIL 2017  : 4 – 6, 11 – 13, 25 – 27

MEI 2017 : 2 – 3, 9 – 10, 16 – 17

 

LOKASI : Lokasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan permintaan calon peserta pelatihan, untuk pilihan kota pelaksanaan pelatihan diantaranya : Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Bandung, Jakarta, Bogor, Balikpapan, dan Batam

 

HARGA PELATIHAN : Yogyakarta IDR 6.500.000 luar Yogya IDR 8.500.000, harga tersebut sifatnya negotiable

Penyusunan Kontrak Bisnis, Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa

DESKRIPSI

 

Permasalahan bisnis yang kerapkali muncul sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman para pelaku bisnis akan pentingnya sebuah kontrak dan bagaimana teknik penyusunan kontrak yang benar. Padahal kontrak tersebut merupakan dasar yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah aktivitas bisnis. Penyusunan kontrak, berkaitan juga dengan unsur negosiasi yang harus dilakukan sebelumnya dan penyelesaian sengketa yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi apabila ada ketidaksesuaian dalam kontrak yang telah disepakati.

Permasalahan dalam kontrak bisnis yang dihadapi perusahaan harus ditangani secara cermat agar perusahaan tidak dirugikan secara bisnis ataupun financial. Oleh karena itu, review kontrak bisnis dan penanganan perselisihan perlu dilakukan dengan strategi dan teknik yang tepat.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, program pelatihan ini diselenggarakan untuk membekali peserta dengan langkah-langkah penyusunan kontrak secara benar, serta menggali kemampuan peserta dalam melakukan negosiasi, karena negosiasi merupakan dasar acuan sebelum merumuskannya kedalam bentuk klausul dalam penyusunan kontrak.
MATERI PELATIHAN

  1. TEKNIS NEGOSIASI DALAM PENYUSUNAN KONTRAK
  2. Persiapan yang harus dilakukan sebelum perundingan negosiasi
  3. Mengidentifikasi tujuan dalam negosiasi
  4. Tahapan-tahapan dalam proses negosiasi
  5. Teknik dan strategi dalam perundingan negosiasi
  6. Hal-hal yang harus dihindari dalam perundingan
  7. Win-win technique
  8. Negosiasi menang-kalah
  9. Negosiasi melalui pihak ketiga
  10. Upaya-upaya meyakinkan pihak lawan dengan menggunakan pendekatan yuridis
  11. Simulasi negosiasi
  12. PENGERTIAN DAN FUNGSI KONTRAK DALAM AKTIVITAS BISNIS
  13. Pengertian kontrak / perjanjian bisnis
  14. Fungsi kontrak
  15. Kapan aktivitas bisnis/perdagangan memerlukan kontrak tertulis
  16. Kekuatan hukum kontak lisan

III. SYARAT-SYARAT AGAR KONTRAK SAH SECARA HUKUM

  1. Kewenangan para pihak sbg subjek hukum
  2. Kesepakatan sbg unsur penting dlm kontrak
  3. Obyek perjanjian ilegal yang dapat membatalkan kontrak
  4. Substansi kontrak yang boleh dan yang dilarang oleh hokum
  5. Akibat hukum dalam pelaksanaan kontrak
  6. KONTRAK BAKU (STANDARD CONTRACT)
  7. Pengertian Kontrak Baku
  8. Keuntungan dan kerugian kontrak Baku Bagi Perusahaan
  9. Posisi Perusahaan dalam Kontrak Baku
  10. Bagaimana Jika Mitra Bisnis Kita tidak Menerima ketentuan Kontrak Baku
  11. Kapan & dalam hal apa saja perusahaan seharusnya membuat kontrak Baku
  12. TEKNIK PENYUSUNAN DAN ANALISIS KONTRAK
  13. Cara dan teknik penyusunan CONTRACT DRAFTING
  14. Teknik menganalisis rancangan kontrak
  15. Keyakinan & pendirian dalam menyetujui rancangan kontrak menjadi kontrak yang disepakati
  16. Kapan anda membutuhkan lawyer (ahli hukum) dalam membuat kontrak
  17. Teknik membuat kontrak tanpa bantuan ahli hukum
  18. PENUANGAN KONTRAK DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN
  19. Kontrak melalui akta di bawah tangan
  20. Kontrak melalui akta notaris (otentik)
  21. Jenis-jenis kontrak yang mutlak harus dibuat melalui akta otentik
  22. Akta otentik sbg alat bukti di muka pengadilan

VII. KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL

  1. Pengertian kontrak bisnis internasional
  2. Hukum yg berlaku bagi kontrak bisnis internasional
  3. Pengadilan/arbitrase yang berwenang menyelesai-kan sengketa kontrak bisnis internasional
  4. Strategi agar yang berlaku adalah hukum Indonesia
  5. Cara melepaskan diri dari kompetensi pengadilan
  6. Jenis-jenis kontrak yang boleh & tidak boleh mencatumkan klausula pilihan hukum

VIII. PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK NON LITIGASI

  1. Penyelesaian melalui pendekatan permufakatan tanpa pihak ketiga
  2. Hal-hal yang dapat menyebabkan sengketa menjadi tidak dapat dinegosiasikan
  3. Penyelesaian melalui mediator
  4. Apa yang dapat dilakukan jika hasil kesepatan penyelesaian sengketa tidak dipenuhi pihak lain
  5. Penyelesaian melalui arbitrase
  6. Penyelesaian melalui litigasi
  7. STUDI KASUS & PRAKTIKUM PENYUSUNAN KONTRAK
  8. Penyusunan memorandum hukum
  9. Studi kasus
  10. Praktikum penyusunan kontrak & negosiasi

 

PESERTA PELATIHAN :

Pengacara, Jaksa, Hakim, Kandidat perangkat hukum, dan semua profesi yang terkait bidang hukum.

METODE PELATIHAN :

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Studi case
  • Brain storming
  • Ice breaking
  • Simulasi
  • Dll

JADWAL PELATIHAN

APRIL 2017  : 4 – 6, 11 – 13, 25 – 27

MEI 2017 : 2 – 3, 9 – 10, 16 – 17

 

LOKASI : Lokasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan permintaan calon peserta pelatihan, untuk pilihan kota pelaksanaan pelatihan diantaranya : Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Bandung, Jakarta, Bogor, Balikpapan, dan Batam

 

HARGA PELATIHAN : Yogyakarta IDR 6.500.000 luar Yogya IDR 8.500.000, harga tersebut sifatnya negotiable

Penyelesaian Sengketa Pajak Di Pengadilan Pajak

penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak

DESKRIPSI

Sengketa pajak adalah adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Timbulnya sengketa pajak ada pada dua hal yang sangat prinsipal yaitu pertama, tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diperintahkan oleh norma hukum pajak, kedua, melakukan perbatan hukum, tetapi tidak sesuai dengan norma hukum pajak. Selanjutnya disebutkan pihak-pihak yang menimbulkan sengketa pajak yaitu pihak wajib pajak, pemotong, penanggung pajak, pemungut pajak dan pejabat pajak.

Mengenai waktu berakhirnya sengketa pajak merupakan kajian hukum pajak sebagai hukum positif. Dalam arti, hukum lainnya (selain hukum pajak) tidak boleh melibatkan diri untuk mengkaji mengani kapan berkahirnya sengketa pajak, walaupun sebenarnya sengketa pajak ada diatur oleh instrument hukum lain yang terdapat dalam hukum pajak, tetapi berdasarkan hasil penelitian ternyata sengketa pajak berakhir karena penyelesaian di luar lingkungan peradilan maupun di dalam lembaga peradilan pajak.
MATERI PELATIHAN

  • Ruang lingkup sengketa pajak
    1. Pendahuluan
    2. Penyebab timbulnya persengketaan
  • Hak dan kewajiban wajib pajak
  • Strategi penghindaran strategi pajak
  • Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak
  • Sifat Keputusan Pengadilan Pajak
  • Sistematika pengajuan sengketa pajak di pengadilan pajak
  • Strategi pengajuan banding
  • Prosedur pengajuan gugatan
  • Sistematika Peninjauan Kembali
  • Strategi penanganan keputusan pengadilan
  • Studi kasus

PESERTA PELATIHAN :

General Manager, Top Manager, Middle Manager, Line Manager, Manajer Keuangan, legal business consultant

METODE PELATIHAN :

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Studi case
  • Brain storming
  • Ice breaking
  • Simulasi
  • Dll

JADWAL PELATIHAN

APRIL 2017  : 4 – 6, 11 – 13, 25 – 27

MEI 2017 : 2 – 3, 9 – 10, 16 – 17

 

LOKASI : Lokasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan permintaan calon peserta pelatihan, untuk pilihan kota pelaksanaan pelatihan diantaranya : Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Bandung, Jakarta, Bogor, Balikpapan, dan Batam

 

HARGA PELATIHAN : Yogyakarta IDR 6.500.000 luar Yogya IDR 8.500.000, harga tersebut sifatnya negotiable

Hukum Perusahaan

hukum perusahaan

DESKRIPSI

Berbagai jenis bentuk usaha berdiri di Indonesia mulai dari Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara/Daerah,CV dll. yang semuanya memiliki kekuatan hokum tetap. Di dalam pelatihan ini akan dibahas tentang hukum atau undang- undang yang berlaku atas pendirian bentuk usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan bekerja serta berada dalam wilayah negara Indonesia. Bentuk usaha tersebut merupakan profit oriented company atau dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, yang mana nantinya perusahaan tersebut akan mempermudah segala permasalahan yang timbul dalam pengembangannya.

MATERI PELATIHAN

  1. Ruang lingkup dan konsep dasar hukum perusahaan
  • Defenisi hukum perusahaan
  • Organ-organ perusahaan
  • Pendirian, penggabungan, pemisahan, pengambil alihan, dll
  1. Pengaturan dan jenis-jenis badan usaha
  • PP
  • Firma
  • CV
  • PT
  • BUMN
  • BUMD
  • Koperasi
  1. Pembukuan dan legalitas perusahaan
  2. Holding Company
  • Pengertian holding company
  • Peran dan kedudukan hukum perusahaan holding
  • Penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan holding
  • Tanggung jawab perusahaan holding
  • Status hukum dan tanggung jawab anak perusahaan
  • Tanggung jawab pidana korupsi
  1. Tanggung jawab hukum organ-organ dalam badan usaha

Kedudukan, tugas, fungsi, dan batasan kewenangan

Tanggung jawab kolegial dan pengecualiannya

Tanggung jawab kepada pihak ke tiga

  1. Penyelesaian sengketa

 

METODE PELATIHAN :

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Studi case
  • Brain storming
  • Ice breaking
  • Simulasi
  • Dll

JADWAL PELATIHAN

APRIL 2017  : 4 – 6, 11 – 13, 25 – 27

MEI 2017 : 2 – 3, 9 – 10, 16 – 17

 

LOKASI : Lokasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan permintaan calon peserta pelatihan, untuk pilihan kota pelaksanaan pelatihan diantaranya : Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Bandung, Jakarta, Bogor, Balikpapan, dan Batam

 

HARGA PELATIHAN : Yogyakarta IDR 6.500.000 luar Yogya IDR 8.500.000, harga tersebut sifatnya negotiable

Hukum Perkebunan

DESKRIPSI

Usaha perkebunan terbukti cukup tangguh bertahan dari badai resesi dan krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia. Bahkan dalam perkembangannya usaha perkebunan terus mengalami perkembangan. Dengan perkataan lain, investasi di bidang perkebunan potensial untuk dikembangkan. Sehingga Pemerintah Indonesia memandang perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam yang perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab. Untuk itu, sebagai tindak lanjutnya disusunlah seperangkat peraturan yang mengatur mengenai perkebunan.

Terkait dengan berbagai aturan di bidang perkebunan tersebut, maka investasi pada usaha perkebunan sebagai usaha yang karakteristiknya padat modal harus mencermati dan memahami secara baik ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Namun demikian, pada kenyataannya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur soal perkebunan masih lemah. Padahal pelaku usaha maupun mereka yang ingin berinvestasi di bidang perkebunan harus memiliki pemahaman yang komprehensif terkait aspek teknis dan hukum dari usaha tersebut.
MATERI PELATIHAN

  1. Kebijakan Pemerintah dan Update Peraturan Terkait Perkebunan
  2. Perkebunan Plasma
  3. Tata Cara Perubahan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan dan Pembahasan A-Z Pemrolehan Lahan Perkebunan terkait Kawasan Hutan
  4. Legal Audit Perusahaan Perkebunan;
  5. Teknis Akuisisi Struktur Transaksi dan Drafting Akuisisi PerusahaanPerkebunan;
  6. Tata Cara Pemrolehan dan Proses Sertifikasi HGU dari A-Z terkait Usaha Perkebunan
  7. Pendalaman Pemrolehan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Terkait Perkebunan Kelapa Sawit
  8. Finalisasi Audit Terkait Akuisisi Perusahaan Perkebunan

METODE PELATIHAN :

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Studi case
  • Brain storming
  • Ice breaking
  • Simulasi
  • Dll

JADWAL PELATIHAN

APRIL 2017  : 4 – 6, 11 – 13, 25 – 27

MEI 2017 : 2 – 3, 9 – 10, 16 – 17

 

LOKASI : Lokasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan permintaan calon peserta pelatihan, untuk pilihan kota pelaksanaan pelatihan diantaranya : Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Bandung, Jakarta, Bogor, Balikpapan, dan Batam

 

HARGA PELATIHAN : Yogyakarta IDR 6.500.000 luar Yogya IDR 8.500.000, harga tersebut sifatnya negotiable

Hukum Perdagangan International

DESKRIPSI

Hukum perdagangan internasional mengalami perkembangan yang luar biasa di era globalisasi ini. Mau tidak mau suka tidak suka Negara telah masuk dalam arus perdagangan bebas yang sangat mensyaratkan competitiveness untuk survive. Bagi pelaku usaha dari Negara berkembang seperti Indonesia banyak kekawatiran sangatlah wajar mengingat ketidakmampuan bersaing terhadap produk luar negeri yang lebih murah dan berkualitas ataupun tenaga-tenaga ahli asing untuk sektor jasa.

Dewasa ini tidak sedikit para pelaku bisnis yang melakukan kegiatan perdagangan internasional, salah satunya kegiatan export dan import dalam kegiatan produksi mereka. Eksport dan import dapat bermanfaat untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan devisa negara. Tetapi kegiatan eksport import bukan kegiatan yang mudah karena melibatkan penjualan atau pemasukan barang yang melewati daerah pabean atau keseluruhan wilayah indonesia meliputi darat, laut atau perairan, dan ruang udara di atasnya. Maka dari itu dibutuhkan suatu pengetahuan yang mendalam mengenai kegiatan export import beserta aturan-aturan yang harus diketahui sebelum pelaksanaannya.

 
MATERI PELATIHAN

  1. Pendahuluan
    1. Ruang Lingkup Perdagangan Internasional
    2. Arti Penting Perdagangan Internasional
    3. Teori-teori Perdagangan Internasional
    4. Aktor-aktor dalam Perdagangan Internasional
    5. Bentuk-bentuk Perdagangan Internasional
  2. Pengurusan Dokumen-dokumen ekspor impor
  3. Pembuatan kontrak bisnis internasional dan klausul-klausul penting di dalamnya
  4. UN Convention on contract for international sales of goods
  5. General Agreement on Trade and Tariff (WTO)/World Trade Organization (WTO) :
    1. Sejarah Pembentukan
    2. Kelembagaan
    3. Prinsip-prinsip utama perdagangan internasional
      1. National treatment
      2. Most Favoured Nations (MFN)
      3. Safeguard dan escape clause
      4. Preferences bagi negara berkembang
      5. Special and differential treatment bagi negara berkembang
    4. Non Tarif Barrier (NTB) & Tarif Barrier (TB)
    5. Trade related Investment measures (TRIMs) dan Trade related Intelectual properties (TRIPs)
    6. General Agreement on Trade in Services (GATS)
    7. Dumping dan Anti Dumping
    8. Perlindungan industri dalam negeri dari praktek dumping dan subsidi
    9. Subsidi dan bea masuk imbalan
    10. Penyelesaian Segketa dalam Kerangka GATT/WTO
  6. Asean Free Trade Area dan menyongsong ASEAN Community 2015
  7. Asean China Free Trade Area (ACFTA) dan implikasinya bagi Indonesia
  8. Isu-isu termuktahir dalam hukum perdagangan internasional
    1. perdagangan internasional dan pelanggaran HAM
    2. perdagangan internasional dan lingkungan
  9. Studi kasus termuktahir sengketa perdagangan

PESERTA PELATIHAN :

  • Pimpinan perusahaan
  • Legal officer
  • Semua pihak yang membutuhkan pengetahuan seputarHukum Dan Bisnis Pengadaan Tanah

METODE PELATIHAN :

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Studi case
  • Brain storming
  • Ice breaking
  • Simulasi
  • Dll

JADWAL PELATIHAN

APRIL 2017  : 4 – 6, 11 – 13, 25 – 27

MEI 2017 : 2 – 3, 9 – 10, 16 – 17

 

LOKASI : Lokasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan permintaan calon peserta pelatihan, untuk pilihan kota pelaksanaan pelatihan diantaranya : Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Bandung, Jakarta, Bogor, Balikpapan, dan Batam

 

HARGA PELATIHAN : Yogyakarta IDR 6.500.000 luar Yogya IDR 8.500.000, harga tersebut sifatnya negotiable

 

 

 

Hukum Ketenagakerjaan Dan Hubungan Industrial

DESKRIPSI

Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan sangat perlu untuk mendapat perhatian lebih, hal ini dimulai sejak adanya hubungan kerja hingga pada saat/setelah berakhirnya hubungan kerja. Saat ini, masih banyak terjadi permasalahan seputar ketenagakerjaan dan hubungan industrial, hal ini dikarenakan masih minimnya pemahaman aspek regulasi terkait pelaksanaan hubungan ketenagakerjaan oleh para pelaku hubungan industrial di Indonesia.

Pelatihan hukum ketenagakerjaan ini akan mengupas tentang aspek-aspek ketenagakerjaan. Peserta akan dibekali dengan pengetahuan praktis akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan korelasinya dengan masalah ketenagakerjaan yang timbul. Dengan demikian, setiap permasalahan ketenagakerjaan yang ditemui akan mudah dimengerti dan dipahami sehingga dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.
MATERI PELATIHAN

  1. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial
  2. Norma Dalam Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial
  3. PP, KKB dan Perjanjian Kerja
  4. Status Hubungan Kerja
  5. PKWT dan PKWTT/Outsourcing
  6. Serikat Pekerja & Komposisinya
  7. Pemogokan & Lock Out
  8. Ketentuan Jam Kerja & Lembur
  9. Ketentuan Libur & Cuti
  10. Ketentuan Pengupahan
  11. Pemberian tunjangan dan fasilitas
  12. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
  13. Uang Pesangon
  14. Penyelesaian Perselisihan

 

PESERTA PELATIHAN :

General Manager, Top Manager, Middle Manager, Line Manager, Manajer Keuangan, legal business consultant

METODE PELATIHAN :

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Studi case
  • Brain storming
  • Ice breaking
  • Simulasi
  • Dll

JADWAL PELATIHAN

APRIL 2017  : 4 – 6, 11 – 13, 25 – 27

MEI 2017 : 2 – 3, 9 – 10, 16 – 17

 

LOKASI : Lokasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan permintaan calon peserta pelatihan, untuk pilihan kota pelaksanaan pelatihan diantaranya : Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Bandung, Jakarta, Bogor, Balikpapan, dan Batam

 

HARGA PELATIHAN : Yogyakarta IDR 6.500.000 luar Yogya IDR 8.500.000, harga tersebut sifatnya negotiable

Hukum Bisnis Pengadaan Tanah

DESKRIPSI

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda – benda yang berkaitan dengan tanah. Pengadaan tanah dapat dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah.

Pelatihan Hukum Dan Bisnis Pengadaan Tanah ini bertujuan agar:

  1. Peserta pelatihan mengetahui, mengerti dan memahami konsep undang-undang pengadaan tanah guna pembangunan
  2. Peserta pelatihan memahami teknik identifikasi dan memetakan potensi konflik terkait aspek pengadaan tanah
  3. Peserta pelatihan memahami langkah / tahapan identifikasi, evaluasi, review, pemetaan persoalan dan hambatan, serta jalan keluar dalam kasus pengadaan tanah
  4. Peserta pelatihan memahami langkah penyusunan rekomendasi kepada pemerintah terkait mekanisme dan pelembagaan pengadaan tanah industri umum
  5. Peserta pelatihan meningkatkan kemampuan penyelesaian permasalahan hukum dan bisnis terkait aspek tanah dalam hal industri dalam kegiatan investasi
  6. Peserta pelatihan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia dari perspektif judicial dan aspek lain

 

 
MATERI PELATIHAN

  1. Pengertian
  • Pengadaan Tanah
  • Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  1. Dasar Hukum
    3.    Prosedur Pengadaan Tanah
  • Penyusunan Proposal
  • Penetapan Lokasi
  • Publikasi
  • Pemasangan Tanda Batas Lokasi
  • Panitia Pengadaan Tanah (PPT)
  • Penyuluhan
  • Identifikasi dan Inventarisasi
  • Pengumuman
  • Penilaian
  • Musyawarah
  • Keputusan Panitia Pengadaan Tanah
  • Pembayaran Ganti Rugi
  • Pemberkasan
  1. Permasalahan
  • Permasalahan Kelembagaan dan Prosedur
  • Permasalahan Umum

 PESERTA PELATIHAN :

  • Pimpinan perusahaan
  • Legal officer
  • Semua pihak yang membutuhkan pengetahuan seputarHukum Dan Bisnis Pengadaan Tanah

METODE PELATIHAN :

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Studi case
  • Brain storming
  • Ice breaking
  • Simulasi
  • Dll

JADWAL PELATIHAN

APRIL 2017  : 4 – 6, 11 – 13, 25 – 27

MEI 2017 : 2 – 3, 9 – 10, 16 – 17

 

LOKASI : Lokasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan permintaan calon peserta pelatihan, untuk pilihan kota pelaksanaan pelatihan diantaranya : Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Bandung, Jakarta, Bogor, Balikpapan, dan Batam

 

HARGA PELATIHAN : Yogyakarta IDR 6.500.000 luar Yogya IDR 8.500.000, harga tersebut sifatnya negotiable

Hukum Arbitrase Komersial

DESKRIPSI

Arbitrase adalah salah satu alternative  penyelesaian sengketa yang banyak dipilih para pihak termasuk di dalamnya pelaku usaha baik di level nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan cukup banyaknya keunggulan yang dimiliki lembaga ini dibandingkan metode penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan. Berperkara didepan arbitrase dikatakan lebih cepat, murah, fleksibel, tidak birokratis, kerahasiaan terjamin, ditangani oleh para professional dibidangnya, putusannya final and binding, dan para pihak memiliki kebebasan untuk menetukan baik arbiter, tempat maupun hukum acaranya. Namun demikian apa yang tertulis dalam teori sering tidak sesuai dalam realita.  Banyak hambatan dan kelemahan pula yang dimiliki lembaga ini yang tidak  dipahami oleh para pihak yang berujung kekecewaan ketika menggunakan lembaga arbitrase. Dengan pemahaman seluk beluk arbitrase maka    pelaku usaha  dapat mengantisipasi  dan mengatasi segala hambatan dan kelemahan yang ada. Sebagai contoh  kecil  misalnya  bagaimana ketika pelaku usaha harus berhadapan dengan  institusi Negara baik itu badan-badan usaha komersial yang dimiliki Negara maupun organ public yang dimiliki oleh Negara di depan forum arbitrase ketika kontrak-kontrak berdimensi public yang dibuatnya dengan subyek tersebut bermasalah yang tentu saja yang tentu saja kondisinya berbeda ketika pelaku usaha tersebut berhadapan dengan sesama pelaku usaha swasta. Hukum arbitrase akan menjawab tantangan-tantangan ini.
MATERI PELATIHAN

  1. Pendahuluan
    • Pengertian arbitrase , ruang lingkup, Keunggulan dan kelemahan arbitrase, macam-macam arbitrase seperti arbitrase ad hoc; BANI; ICC, UNCITRAL, ICSID, SIAC,
  2. Muatan-muatan penting dalam Instrumen2 hukum arbitrase komersial: new York Convention 1958, Washington Convention 1965 tentang ICSID, Model Law 1980 on International Arbitration, UNCITRAL,juga instrument hukum nasional seperti  UU Arbitrase dan ADR
  3. Penyusunan klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis bagaimana membuat pilihan hukum dan pilihan forum yang tepat
  4. Penyusunan perjanjian arbitrase termasuk perjanjian arbitrase berdimensi publik
  5. Ruang lingkup dan karaketristik  arbitrase dilihat dari para pihak yang berperkara mencakup arbitrase dengan para pihak sesama privat company, atau antara private company melawan organ public  Negara, private company melawan badan usaha komersial milik Negara, atau sesame organ public milik Negara.
  6. Ruang lingkup, karakteristik dan contoh kasus  arbitrase dilihat dari pokok perkara mencakup perdagangan, investasi, HAKI, perbankan, industry, dan keuangan
  7. Pendaftaran perkara di depan forum arbitrase
  8. Hukum-hukum yang terkait proses arbitrase seperti governing law, curial law dan lex arbitry
  9. Beracara di depan forum arbitrase
  10. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase
  11. Upaya perlawanan terhadap putusan arbitrase meliputi permohonan koreksi, permohonan penambahan dan pengurangan,  permohonan pengabaian putusan, pembatalan putusan, atau permohonan penolakan putusan arbitrase
  12. Arbitrase berdimensi public dalam sengketa investasi
  13. Imunitas kedaulatan Negara mencakup adjudicative immunity dan enforcement immunity
  14. Imunitas aset negara
  15. Perkembangan-perkembangan termutakhir dalam hukum arbitrase komersial
  16. Studi kasus hukum arbitrase komersial

 

 

METODE PELATIHAN :

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Studi case
  • Brain storming
  • Ice breaking
  • Simulasi
  • Dll

JADWAL PELATIHAN

APRIL 2017  : 4 – 6, 11 – 13, 25 – 27

MEI 2017 : 2 – 3, 9 – 10, 16 – 17

 

LOKASI : Lokasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan permintaan calon peserta pelatihan, untuk pilihan kota pelaksanaan pelatihan diantaranya : Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Bandung, Jakarta, Bogor, Balikpapan, dan Batam

 

HARGA PELATIHAN : Yogyakarta IDR 6.500.000 luar Yogya IDR 8.500.000, harga tersebut sifatnya negotiable

Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara

Deskripsi

 

Dalam System Ketatanegaraan Republik Indonesia Terdapat Tiga Pilar Kekuasaan Negara, Yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif Dan Yudikatif. Dalam Bidang Yudikatif, Dibentuklah Peradilan Tata Usaha Negara (Ptun) Yang Bertujuan Untuk Mewujudkan Tata Kehidupan Negara Dan Bangsa Yang Sejahtera, Aman, Tentram Dan Tertib. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Yaitu Memeriksa, Memutus Dan Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Antara Anggota Masyarakat Dengan Pemerintah. Pengadilan Tata Usaha Negara Menjadi Penting Bagi Masyarakat Atau Warga Negara Dalam Mempertahankan Hak-Hak Nya Dan Sebagai Tempat Pencari Keadilan Serta Menghindari Kerugian. Dalam Menjalankan Tugasnya, Seorang Pejabat Administrasi Negara (Baik Pusat Atau Pun Daerah) Sangat Mungkin Melakukan Kesalahan Yang Berakibat Pada Sengketa Anara Pemerintah Dan Masyarakat, Oleh Sebab Itu Pengadilan Tata Usaha Negara Sangat Dibutuhkan Untuk Meminimalisisr Kerugian Yang Dapat Diterima Oleh Masyarakat. Training Ini Akan Meberikan Pemahaman Mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Secara Detail.
Materi Pelatihan

  1. Kedudukan Ptun Di Negara Hukum
  2. Ruang Lingkup Hukum Acara Ptun

 

  • Pengertian Dan Konsep Dasar
  • Fungsi Dan Tujuan
  • Prinsip Hukum Acara Ptun

 

  1. Hukum Acara Ptun
  2. Pemeriksaan
  3. Penyelesaian Sengketa Tun

 

  • Gugatan
  • Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan
  • Surat Kuasa
  • Elemen Dan Dasar Gugatan

 

  1. Upaya Hukum Ptun

 

  • Banding
  • Kasasi

 

  1. Pelaksanaan Putusan
  2. Studi Kasus

 

Peserta Pelatihan :

Pengacara, Jaksa, Hakim, Kandidat Perangkat Hukum, Dan Semua Profesi Yang Terkait Bidang Hukum.

Metode Pelatihan :

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Studi Case
  • Brain Storming
  • Ice Breaking
  • Simulasi
  • Dll

Jadwal Pelatihan

April 2017  : 4 – 6, 11 – 13, 25 – 27

Mei 2017 : 2 – 3, 9 – 10, 16 – 17

 

Lokasi : Lokasi Pelatihan Dapat Menyesuaikan Dengan Permintaan Calon Peserta Pelatihan, Untuk Pilihan Kota Pelaksanaan Pelatihan Diantaranya : Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Bandung, Jakarta, Bogor, Balikpapan, Dan Batam

 

Harga Pelatihan : Yogyakarta Idr 6.500.000 Luar Yogya Idr 8.500.000, Harga Tersebut Sifatnya Negotiable

Aspek Hukum Dan Jaminan Kredit Sindikasi

DESKRIPSI

Perkembangan praktek pembiayaan pinjaman saat ini berkembang begitu pesat dan kompleks. Terlepas dari posisi Anda dalam mewakili peminjam maupun pemberi pinjaman, sangat penting bagi Anda untuk memiliki pemahaman yang lengkap dan up date baik terhadap aspek hukum maupun bisnis secara bersamaan dalam pembiayaan pinjaman komersial dan jaminan.

Workshop ini didesain untuk menghadirkan kepada Anda gambaran menyeluruh dan terkini mengenai pembiayaan pinjaman di Indonesia beserta aspek-aspek kunci dalam transaksi pinjaman dalam konteks komersial yang berbeda.

Sebagai tambahan bagi gambaran komprehensif yang akan disajikan para ahli pada bidangnya, workshop ini juga mengadopsi prinsip-prinsip interaktif mengenai pembuatan perjanjian pinjaman. Demikian juga transaksi pinjaman yang berdasarkan pada sajian fakta-fakta riil dalam bentuk tulisan, sehingga Anda dapat mengaplikasikan apa yang Anda pelajari langsung pada skenario yang sesungguhnya.
MATERI PELATIHAN

  1. Overview peraturan dan ketentuan terkait perbankan
  2. Aspek Hukum perkreditan
  3. Pemberian kredit dalam berbagai pola pembiayaan perbankan
  4. Perjanjian kredit : fungsi perjanjian kredit, hak dan kewajiban para pihak, termasuk hal-hal penting yang harus dicantumkan dalam perjanjian kredit
  5. Akta pengakuan utang
  6. Kredit sindikasi
  7. Kredit bermasalah dan penyelesaiannya
  8. Akibat hukum pernytaan pailit terhadap agunan

METODE PELATIHAN :

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Studi case
  • Brain storming
  • Ice breaking
  • Simulasi
  • Dll

JADWAL PELATIHAN

APRIL 2017  : 4 – 6, 11 – 13, 25 – 27

MEI 2017 : 2 – 3, 9 – 10, 16 – 17

 

LOKASI : Lokasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan permintaan calon peserta pelatihan, untuk pilihan kota pelaksanaan pelatihan diantaranya : Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Bandung, Jakarta, Bogor, Balikpapan, dan Batam

 

HARGA PELATIHAN : Yogyakarta IDR 6.500.000 luar Yogya IDR 8.500.000, harga tersebut sifatnya negotiable

Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

DESKRIPSI

Secara umum arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan di-equivalensi-kan dengan pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli mengenai objek yang disengketakan dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat, biaya ringan dan pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. Arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan mempunyai maksud untuk menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan

TUJUAN & MANFAAT PELATIHAN

Pelatihan Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa ini bertujuan untuk memberikan Peserta wawasan, prinsip-prinsip dasar dalam melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dan menyelesaikan sengketa di luar proses pengadilan tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi para pihak.
MATERI PELATIHAN

  1. Pengantar Alternatif Penyelesaian Sengketa
  • Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa
  • Sengketa-sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa
  1. Negosiasi
  2. Mediasi dan Konsiliasi
  3. Pengantar Aritrase
  • Teori dan Sumber Hukum Arbitrase
  • Jenis-jenis Arbitrase
  • Keuntungan dan Kerugian Arbitrase
  1. Perjanjian Arbitrase
  • Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum
  • Metode Pemilihan Arbitrase
  • Kekuatan Berlakunya Kontrak Arbitrase
  • Model Klausula Arbitrase
  • Azas separabilitas
  1. Tentang Arbiter
  • Syarat-syarat menjadi Arbiter
  • Tugas dan Kewajiban
  • Pengangkatan Arbiter
  • Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar
  1. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Arbitrase
  • Hukum Acara dan Pilihan Hukum dalam Pelaksanaan Arbitrase
  • Pemeriksaan dan Pembuktian Arbitrase
  • Permasalahan Putusan Provisionil atau Putusan Sela
  1. Putusan Arbitrase dan Eksekusinya
  • Bentuk, Isi dan Sifat Hukum
  • Sifat Final dan Binding
  • Penetapan Pengadilan dan Irah-Irah Eksekusi
  1. Putusan Arbirase Asing
  • Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
  • UU Arbitrase dan PERMA
  • New York Convention
  • Washington Convention
  • MIGA Convention
  1. Pembatalan Putusan Arbitrase
  • Arbitrase Nasional (Lokal)
  • Arbitrase Internasional (Asing)

 PESERTA PELATIHAN :

  • Pimpinan perusahaan
  • Legal officer
  • Semua pihak yang membutuhkan pengetahuan seputarHukum Dan Bisnis Pengadaan Tanah

METODE PELATIHAN :

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Studi case
  • Brain storming
  • Ice breaking
  • Simulasi
  • Dll

JADWAL PELATIHAN

APRIL 2017  : 4 – 6, 11 – 13, 25 – 27

MEI 2017 : 2 – 3, 9 – 10, 16 – 17

 

LOKASI : Lokasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan permintaan calon peserta pelatihan, untuk pilihan kota pelaksanaan pelatihan diantaranya : Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Bandung, Jakarta, Bogor, Balikpapan, dan Batam

 

HARGA PELATIHAN : Yogyakarta IDR 6.500.000 luar Yogya IDR 8.500.000, harga tersebut sifatnya negotiable

Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

DESKRIPSI

Dengan adanya UU Tax Amensty yang sudah disetujui DPR akhir Juni 2016 serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa memungkinkan aliran dana segar masuk ke lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Diperlukan pemahaman dan strategi penerapan prinsip customer due diligence (CDD) untuk mengantisipasi kejahatan keuangan tersebut oleh semua korporasi yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas lalu lintas keuangan.

Pelatihan APU PPT pada bank ini akan memberikan pemahaman dari PBI no. 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum; UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU No 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah berlaku bagi semua orang atau korporasi yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 ayat 1 a dan b).

Pelatihan ini merupakan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang wajib dilakukan oleh seluruh industri perbankan dan industri keuangan non-bank di Indonesia. Program pelatihan ini akan membahas mulai dari rezim APU-PPT di Indonesia, penegakan hukum sampai dengan penerapannya dalam industri keuangan bank dan industri keuangan non-bank.

MATERI PELATIHAN

  • 1Knowledge Check
  • Budaya sadar risiko
  • Dampak Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Industri Perbankan Nasional
  • Peran dan fungsi petugas APU-PPT
  • Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
    1. Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
    2. Proses CDD dan Penerapannya
    3. Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    4. Pemantauan profil nasabah/transaksi
  • Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
  • Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
  • Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan.
  • Teknik Anti Money Laundering (AML)
    1. Teknik Penempatan (Placement).
    2. Teknik Penyamaran (Layering).
    3. Teknik Pengintegrasian (Integration).
  • UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
  • UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
  • Case study

 

PESERTA PELATIHAN

Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, petugas front liner, dll.

METODE PELATIHAN :

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Studi case
  • Brain storming
  • Ice breaking
  • Simulasi
  • Dll

JADWAL PELATIHAN

APRIL 2017  : 4 – 6, 11 – 13, 25 – 27

MEI 2017 : 2 – 3, 9 – 10, 16 – 17

 

LOKASI : Lokasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan permintaan calon peserta pelatihan, untuk pilihan kota pelaksanaan pelatihan diantaranya : Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Bandung, Jakarta, Bogor, Balikpapan, dan Batam

 

HARGA PELATIHAN : Yogyakarta IDR 6.500.000 luar Yogya IDR 8.500.000, harga tersebut sifatnya negotiable

Pelatihan Tindak Pidana Korupsi

TINDAK PIDANA KORUPSI

(MEMBAHAS LEBIH DALAM PERAN BIRO HUKUM DALAM PENCEGAHAN KORUPSI )


 

DESKRIPSI

Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

Kasus korupsi yang terjadi pada umumnya ada yang dilakukan dengan kesengajaan, namun ada juga yang dilakukan tanpa kita sadari. Adeksi menyebutkan bahwa penyebab utama terjadinya korupsi yang menyebar dan mendudukan anggota pejabat eksekutif dan legislative sebagai tersangka adalah karena adanya kerancuan dari sistem hukum kita sendiri, yakni faktor tumpang-tindihnya produk perundang-undangan yang ada sehingga melahirkan kesalahan tafsir dalam menetapkan anggaran. Kesalahan tafsir itulah yang oleh masyarakat dianggap sebagai praktek korupsi.penting, karena pelaksanaan tugas pejabat eksekutif dan legislatif sedikit banyak bersinggungan dengan praktik-praktik tersebut.

MAKSUD DAN TUJUAN

  1. Mengenalkan kepada biro hukum Instansi pemerintahan ( PEMDA/Kementrian) tetang peran serta biro hukum dalam pencegahan korupsi
  2. Mengetahui potensi-potensi yang dapat menimbulkan praktek korupsi dalam sebuah organisasi ( Instansi pemerintahan / Kementrian / atau Perusahaan)
  3. Mengenalkan dan memberikan pemahaman Undang-Undang yang terkait dengan tindak pidana korupsi, money laundering beserta ketetapan hukumnya.
  4. Mengarahkan peserta untuk menerapkan budaya kerja yang bersih dari segala bentuk tindakan korupsi dan pencucian uang.

APA YANG AKAN DIPELAJARI

  1. Peserta akan diberikan pemaparan tentang kriminalitas tindak pidana korupsi yang pada hakikatnya melanggar hak asasi manusia lainnya
  2. Peserta akan diajak untuk mengenal lebih dekal contoh-contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sebagai bahan pembelajaran
  3. Peserta akan diberikan pemahaman tentang undang-undang yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencegahannya.

BENEFIT PELATIHAN

  1. Pelatihan disampaikan oleh instruktur yang berpengalaman dan expert di bidangnya ( Ketua KY Periode 2010 – 2015 )
  2. Materi-materi pelatihan yang up to date
  3. Metode pelatihan yang aplikatif
  1. Layanan paska pelatihan dalam bentuk group online untuk pemaksimalan sharing antar alumni peserta dan instruktur

PESERTA

Pelatihan ini ditujukan kepada divisi hukum / biro hukum sebuah lembaga pemerintahan / pemerintahan daerah / kementrian / perusahaan swasta maupun PMA / serta masyarakat umum yang ingin memperdalam pengetahuan tentang tindak pidana korupsi.

MATERI TRAINING

  • Pendahuluan: Transformasi Kejahatan Korupsi
  • Definisi Korupsi
  • Jenis Tindakan Korupsi
  • Faktor Pemicu: Internal & Eksternal
  • Peraturan perundang-undangan tentang korupsi
  • Undang-undang terkait ( undang-undang tindak pindana pencucian uang)
  • Memahami hubungan tindak pidana korupsi dengan keuangan negara
  • Strategi keluar perangkap korupsi : solusi total bagi pejabat
  • Pertanggungjawaban Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
  • Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
  • Menciptakan Budaya Antikorupsi di Korporasi

INSTRUKTUR

Dr. Suparman Marzuki, S.H, M.Si

METODE

  • Pelatihan Aktif,
  • Presentasi Interaktif
  • Diskusi Kelompok,
  • Brainstorming,
  • simulasi,
  • Studi Kasus,
  • Latihan & Bimbingan,
  • Diskusi,
  • Experiential Learning,
  • Icebreaker

JADWAL

  • Februari 2017
  • Maret 2017

BIAYA

  • Yogyakarta >> IDR 6.500.000,-(Non-Residential)|Minimal kuota 3 peserta
  • *Luar Kota Yogyakarta >> IDR 8.500.000,-(Non-Residential)|Minimal kuota 4-5 peserta

FASILITAS

  • Tempat pelatihan di Hotel bintang 5
  • Sertifikat Training
  • Exclusive Training Kit and backpack ( flashdisk, dan alat tulis )
  • Modul (Hard Copy + Soft Copy)
  • 2x Lunch dan 4x Coffe Break
  • Souvenir exclusive
  • Excecutive transportation
  • Galadinner

 

Untuk mendaftar klik disini atau klik “REGISTRASI” dibawah ini :

ANALISIS PERMASALAHAN & KASUS HUKUM DALAM DUNIA PERBANKAN

ANALISIS PERMASALAHAN & KASUS HUKUM DALAM DUNIA PERBANKAN

DESKRIPSI

Suatu Bank dalam menjalankan aktivitas transaksi keseharian tidak akan lepas dari kasus-kasus perbankan yang muncul baik dari intern Bank tersebut maupun dari pihak ekstern. Tak jarang pelaku kejahatan perbankan melibatkan kalangan internal Bank, kejahatan yang dilakukan pun beragam bahkan memasuki ranah pengadilan. Pengamat Perbankan Strategic Indonesia, mengatakan, modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan (fraud), tetapi lemahnya pengawasan internal control bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan. Beberapa kejahatan perbankan yang melibatkan kalangan internal bank :

  1. Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square. Melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.
  2. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita teleks palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja.
  3. Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011. Melibatkan account officer BII Cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp 3,6 miliar. ( Sumber bisniskeuangan.kompas.com)

Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memahami, menguasai, mengetahui, tentang permasalahan hukum yang mungkin terjadi, dan yang akan dalam institusi perbankan. Munculnya permasalahan yang akan dibawa ke pengadilan, kemungkinan pencegahannya upaya penyelesaiannya melalui perantara. Peserta diharapkan juga mengetahui, memahami tentang permasalahan perbankan yang menjadi suatu kasus huku. Tentang bagaimana sebaiknya cara institusi menghadapi kasus tersebut dengan tetap menjaga reputasi institusi  itu sendiri.

MATERI

  1. Pendahuluan dan pengantar
  2. Hukum dan permasalahan yang terkait
  3. Institusi perbankan dan sistem operasional
  4. Permasalahan hukum yang terkait dengan dunia perbankan
  5. Permasalahan hukum di lingkungan internal
  6. Permasalahan hukum dengan nasabah
  7. Permasalahan hukum dengan institusi lain
  8. Analisa permasalahan hukum
  9. Analisa kasus kejahatan perbankan
  10. Modus operandi dalam permasalahan hukum
  11. Pemahaman berbagai kasus dan pemecahan permasalahan

JADWAL

  • Februari 2017
  • Maret 2017

LOKASI

Bali

WAKTU

08.30-16.00 WIB

BIAYA

Bali >>IDR 8.500.000 | Non Residential | Minimal kuota 3 – 4 Peserta
Luar Yogyakarta >> IDR 8.500.000 | Non Residential | Minimal kuota 4 orang

FASILITAS

  • Tempat pelatihan di Hotel Berbintang
  • Sertifikat Training
  • Training Kit exclusive
  • Modul (Hard Copy + Soft Copy)
  • 1x Lunch dan 2x Coffe Break
  • Souvenir exclusive UVI Consultant
  • Fasiltas antar jemput dari Bandara
  • Fasilitas antar jemput dari penginapan ke tempat pelatihan
  • Makan malam dan city tour

METODE

  • Ice breaking
  • Presentation
  • Discussion
  • Simulation
  • Laboratory visited ( in case )
  • Case Study
  • Evaluation
  • Pre test& Post Test

PESERTA

Para pengambil keputusan yang menangai/berkaitan dengan masalah: operasional perbankan. Pimpinan bagian, pimpinan cabang atau pimpinan divisi. Biro hukum perbankan

Untuk mendaftar klik disini atau klik “REGISTRASI” dibawah ini :

AUDITOR HUKUM

AUDITOR HUKUM

 

DESKRIPSI

Mengapa keberadaan seorang auditor hukum menjadi sangat penting saat ini ?? menilik situasi sekarang ini dimana kian maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan semua sektor dan jabatan mengindikasi bahwa adanya kebobrokan tingkat kepatuhan hukum dan tata kelola pemerintahan. Untuk meminimalisir kasus-kasus seperti ini perlu adanya tindakan pengawasan yang dalam sebuah perusahaan sering di lakukan oleh auditor hukum. Auditor hukum ini nantinya akan mengupayakan peningkatan kadar kepatuhan hukum seklaigus meningkatkan lembaga pengewas, pemeriksa dan penggerak hukum di sebuah perusahaan. Dengan tugas yang tidak mudah ini seorang auditor hukum harusnya memiliki kemampuan untuk melakukan audit hukum yang meliputi analisa, pengkajian dan penilaian tingkat kepatuhan hukum para subjek hukum penyelenggara negara, pemerintahan, kegiatan ekonomi dan usaha, dan sebagainya.

auditor hukum

auditor hukum

Agar audit hukum dapat dilaksanakan dengan baik dan profesional oleh para auditor hukum, maka perlu dibuat pedoman audit hukum dan dibuat pelatihan-pelatihan standar audit hukum para auditor

MATERI KHUSUS

  • PengetahuanUmumtentang Audit dan Auditor Hukum
  • Ruanglingkup Auditor Hukum
  • Teknikdanstrategianalisahukumolehseoarng auditor hukum
  • Audit HukumSektorPublik
  • Audit HukumSektorSwasta yang terdiriatassektorEkonomidan Usaha
  • Audit HukumSektorPolitikdanSosial
  • Audit HukumKemasyarakatanserta Audit Hukumsektorallainnya

PESERTA

Pelatihan ini sesuai diikuti oleh para staff legal perushaan dan para auditor hukum yang ingin meningkatkan kemampuannya mengenai audit hukum. Dan juga terbuka untuk mereka yang ingin tertarik menjadi seorang auditor hukum

METODE

Presentation; Discussion; Case Study;Evaluation; Pre test & Post Test

JADWAL

  • 20-22 Desember 2016
  • 24-26 Januari 2017
  • 21-23 Februari 2017
  • 21-23 Maret 2017
  • 25-27 April 2017
  • 16-18 Mei 2017

LOKASI

Yogyakarta

WAKTU

08.30-16.00 WIB

BIAYA

Yogyakarta>>IDR 6.500.000 | Non Residential | Minimal kuota 3 orang Luar Yogyakarta>> IDR 8.500.000 | Non Residential | Minimal kuota 5 orang

FASILITAS

Hotel Berbintang; Sertifikat Training; Training Kit; Modul (Hard Copy + Soft Copy); 1x Lunch dan 2x Coffe Break; Souvenir; Transportasi Antar Jemput (minimal 2 orang dari perusahaan yang sama)

Save

Save

TRAINING STRATEGI PENYELAMATAN ASET NEGARA

aset

Deskripsi

Banyaknya aset yang dimiliki negara saat ini sedemikian banyaknya sehingga para pelaku/penyerobot merasa bahwa ada yang lepas dari pengamatan.  Aset yang merupakan barang atau benda yang terdiri dari benda tak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud atau tidak berwujud yang tercakup dalam aktiva/kekayaan perusahaan. Baca selengkapnya…

TRAINING LANDSCAPE DAN PERTAMANAN

PERTAnaman

TRAINING LANDSCAPE DAN PERTAMANAN

DESKRIPSI

Keterbatasan lahan di rumah atau gedung tidaklah menjadi halangan untuk menciptakan lingkungan hijau. Banyak teknik yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan fungsi lanscap dan taman kita, mulai dari desain landscape dan taman, perawatan tumbuh-tumbuhan, dan pengembangan lanscap dan taman Baca selengkapnya…

ASPEK HUKUM KEPAILITAN

hukum kepailitan

Deskripsi

Krisis moneter pada tahun 1997 berpengaruh pada pertumbuhan perusahaan di Indonesia, dikarenakan mengalami kesulitan dalam bidang keuangan, sehingga banyak perusahaan yang  mengalami kebangkrutan bahkan sampai gulung tikar. Keadaan ini merupakan suatu yang tidak dikehendaki oleh semua pihak akan tetapi krisis ekonomi di negara kita cukup mengkhawatirkan/parah sehingga tidak dapat dihindarkan. Solusi terbaik untuk masalah ini yaitu dengan kepailitan yang merupakan prosedur hukum untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan. Baca selengkapnya…

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR LITIGASI

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR LITIGASI

DESKRIPSI

Era globalisasi yang tanpa batas telah membuka jejaring yang amat luas disegala bidang, tak terkecuali di bidang industri yang semakin hari kian kompetitif dan dinamis. Menghilangnya batas-batas ini tidak lantas menjadikan situasi semakin aman dan kondusif, perbedaan-perbedaan dalam menghadapi situasi ini sedikit banyaknya menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang biasanya berimbas pada munculnya perselisihan dan tak jarang berakhir dengan sengketa. Baca selengkapnya…