PAJAK

now browsing by category

 

Tax Manual Perpajakan Perbankan

DESKRIPSI

Teknik penyusunan manual perpajakan perbankan merupakan training lanjutan dari pelatihan dasar perpajakan untuk bisnis perbankan. Pelatihan ini bertujuan untuk membahasa banyaknya permasalah dalam melakukan kegiatan perpajakan di lingkungan perbankan. Sehingga diperlukan pihak-pihak yang berkompeten terhadap penanganan masalah perpajakan tersebut. Pembahasan permasalahan nantinya akan lebih terfokus dan berorientasi pada masalah konkrit yang dihadapi saat ini maupun permasalahan pada lingkungan bisnis perbankan lainnya.

Peserta bukan saja paham tentang pemenuhan kewajiban perpajakan di lingkungan Perbankan namun juga dapat berperan aktif dalam memberikan konsultasi atas permasalahan perpajakan baik dari aspek teknis maupun administratif. Peserta paham akan arti penting Buku Manual Perpajakan Perbankan sebagai sarana pembelajaran bersama dalam upaya meningkatkan ketepatan pembayaran pajak serta meminimalkan risiko perpajakan.

MATERI PELATIHAN

  • overview tax manual for banking
  • analisa transaksi keuangan di perbankan
  • Standart pencatatan transaksi perpajakan di perbankan
  • Proses penyusunan manual pajak :
    1. Kebijakan
    2. Strategi
    3. Prosedure
    4. Pelaporan
    5. Petunjuk teknis perhitungan pajak
  • Manfaat Manual Pajak
  • Implementasi manual pajak dalam penerapan kepatuhan pajak di perbankan
  • Pedoman Pajak Berdasarkan Aktivitas

 

METODE PELATIHAN :

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Studi case
  • Brain storming
  • Ice breaking
  • Simulasi
  • Dll.

 

JADWAL PELATIHAN

APRIL 2017  : 4 – 6, 11 – 13, 25 – 27

MEI 2017 : 2 – 3, 9 – 10, 16 – 17

 

LOKASI : Lokasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan permintaan calon peserta pelatihan, untuk pilihan kota pelaksanaan pelatihan diantaranya : Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Bandung, Jakarta, Bogor, Balikpapan, dan Batam

 

HARGA PELATIHAN : Yogyakarta IDR 6.500.000 luar Yogya IDR 8.500.000, harga tersebut sifatnya negotiable

Asistensi Pajak Dalam Pemeriksaan Pajak, Pengajuan Keberatan Dan Pengajuan Banding

DESKRIPSI

Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelanggaran pada ketentuan yang berlaku akan menyebabkan perusahaan akan diberikan Surat Tagihan Pajak (STP) berupa sanksi (sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan) yang akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dikarenakan tidak dapat dipastikan bahwa ada wajib pajak yang aman dari pemeriksaan, maka untuk menyiasati hal tersebut, setiap perusahaan wajib pajak sudah seharusnya menyiapkan bekal untuk menyukseskan pemeriksaan pajak di perusahaannya.

Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah pemahaman mendasar mengenai sistem perpajakan secara holistik disertai dengan tata cara pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak beserta dengan penguasaan teknik manajemen untuk menyusun strategi handal dalam menghadapi pemeriksaan pajak sehingga pemeriksaan yang dilakukan tidak menambah jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

MATERI PELATIHAN

  • Pemeriksaan Pajak :
    1. Konsep pemeriksaan Pajak
    2. Pemeriksaan akuntansi vspemeriksaan Pajak
    3. Jenis dan prioritas pemeriksaan
    4. Hal – hal yang menimbulkan koreksi
    5. Teknik dan metode pemeriksaan
    6. Minimalisasi resiko pemeriksaan
    7. Titik kritis dalam pemeriksaan pajak
    8. Persoalan Grey Area dalam pemeriksaan Pajak
    9. Pemeriksaan Pajak pada Pajak penghasilan ( PPh )
    10. Optimasi manajemen pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak
  • Pengajuan keberatan
    1. Alur proses keberatan
    2. Membuat surat keberatan
    3. Hak wajib pajak
  • Pengajuan Banding
    1. Prosedur banding
    2. Persyaratan banding
    3. Tips pengajuan keberatan dan banding

 

METODE PELATIHAN :

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Studi case
  • Brain storming
  • Ice breaking
  • Simulasi
  • Dll

JADWAL PELATIHAN

APRIL 2017  : 4 – 6, 11 – 13, 25 – 27

MEI 2017 : 2 – 3, 9 – 10, 16 – 17

 

LOKASI : Lokasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan permintaan calon peserta pelatihan, untuk pilihan kota pelaksanaan pelatihan diantaranya : Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Bandung, Jakarta, Bogor, Balikpapan, dan Batam

 

Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

DESKRIPSI

Dengan adanya UU Tax Amensty yang sudah disetujui DPR akhir Juni 2016 serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa memungkinkan aliran dana segar masuk ke lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Diperlukan pemahaman dan strategi penerapan prinsip customer due diligence (CDD) untuk mengantisipasi kejahatan keuangan tersebut oleh semua korporasi yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas lalu lintas keuangan.

Pelatihan APU PPT pada bank ini akan memberikan pemahaman dari PBI no. 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum; UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU No 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah berlaku bagi semua orang atau korporasi yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 ayat 1 a dan b).

Pelatihan ini merupakan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang wajib dilakukan oleh seluruh industri perbankan dan industri keuangan non-bank di Indonesia. Program pelatihan ini akan membahas mulai dari rezim APU-PPT di Indonesia, penegakan hukum sampai dengan penerapannya dalam industri keuangan bank dan industri keuangan non-bank.

MATERI PELATIHAN

  • 1Knowledge Check
  • Budaya sadar risiko
  • Dampak Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Industri Perbankan Nasional
  • Peran dan fungsi petugas APU-PPT
  • Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
    1. Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
    2. Proses CDD dan Penerapannya
    3. Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    4. Pemantauan profil nasabah/transaksi
  • Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
  • Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
  • Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan.
  • Teknik Anti Money Laundering (AML)
    1. Teknik Penempatan (Placement).
    2. Teknik Penyamaran (Layering).
    3. Teknik Pengintegrasian (Integration).
  • UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
  • UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
  • Case study

 

PESERTA PELATIHAN

Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, petugas front liner, dll.

METODE PELATIHAN :

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Studi case
  • Brain storming
  • Ice breaking
  • Simulasi
  • Dll

JADWAL PELATIHAN

APRIL 2017  : 4 – 6, 11 – 13, 25 – 27

MEI 2017 : 2 – 3, 9 – 10, 16 – 17

 

LOKASI : Lokasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan permintaan calon peserta pelatihan, untuk pilihan kota pelaksanaan pelatihan diantaranya : Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Bandung, Jakarta, Bogor, Balikpapan, dan Batam

 

HARGA PELATIHAN : Yogyakarta IDR 6.500.000 luar Yogya IDR 8.500.000, harga tersebut sifatnya negotiable

PPH Badan Untuk Perbankan

PPh BADAN UNTUK PERBANKAN

DESKRIPSI

PPh Badan adalah Pajak Penghasilan yang terhutang oleh Wajib Pajak Badan atas Penghasilan Kena Pajaknya dalam suatu tahun pajak (Cfm Ketentuan UU PPh tahun 1984 s.t.d.t.d UU No. 17 Tahun 2000. Penghasilan/Laba Kena Pajak (taxable income) merupakan penghasilan / laba yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yaitu, penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Besarnya PPh Badan yang terutang dihitung dengan menerapkan tariff PPh menurut Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajaknya.

Dalam prakteknya untuk PPh Badan ini memiliki skema pembayaran tersendiri terkait dengan perubahan dari undang-undang pajak itu sendiri. Pelatihan ini akan memberikan update beberapa info mengenai aturan terkait dengan PPh Badan, cara pengisian SPT-nya dan beberapa review peraturan tentang PPh Badan.

TUJUAN PELATIHAN

  • Memahami dan bisa mempraktekkan pengisian SPT PPh Badan dengan melakukan kegiatan rekonsiliasi fiscal untuk pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014
  • Menguasai langkah-langkah yang efektif dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2014 yang efektif baik secara manual manual e-SPT.
  • Review dan update konsep dan aturan penghitungan PPh -Badan
  • Objek Pajak tidak final, final dan bukan objek pajak.
  • Biaya menurut perpajakan (Biaya fiskal)
  • Penghasilan Kena Pajak dan tarif pajak
  • Penyusutan aktiva tetap (mobil dinas, handphone, dll) dan amortisasi – Kompensasi Kerugian
  • Biaya penyisihan/ cadangan
  • Kredit Pajak

MATERI

  1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
  • Objek Pajak
  • Objek Pajak yang bersifat final
  • Bukan Objek Pajak
  • Biaya ( Biaya 3 M, Penyusutan, Amortisasi, Kompensasai, Kerugian, dll )
  • Bukan Biaya
  • Hubungan istimewa
  • Perhitungan Pajak
  • Kredit Pajak ( PPh pasal 22, 23, 24, 25, dan 26 )
  1. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
  • Indentifikasi pengaturan Beda-tetap ( Permanent – Difference )
  • Beda Waktu ( Timing Difference)
  • Koreksi positif dan Negatif
  • Pembuatan kertas kerja rekonsiliasi fiskal
  1. EKUALISASI
  • Pph Badan dengan PPN
  • Pph Badan dengan pph pasal 21
  • Pph Badan dengan pph pasal 23
  • Pph Badan dengan pph pasal 26
  • Pph Badan dengan pph pasal 4 ayat 2
  • Overview kertas kerja ekualisasi
  1. Penghitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)
  2. Pengakuan penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non-Performing
  3. Loan Write-Off ( Penghapusan Piutang Tak Tertagih)
  4. Interest Subsidy for Staff Loans & Angsuran PPh Pasal 25 Perbankan

PESERTA

Pelatihan ini sesuai untuk diikuti oleh Directors, Finance Controllers, Managers, Supervisors, Consultant, Accountant, Tax Specialist

JADWAL

  • Februari 2017
  • Maret 2017

LOKASI

Yogyakarta

WAKTU

08.30-16.00 WIB

BIAYA

Yogyakarta >> IDR 6.500.000,-(Non-Residential)|Minimal kuota 3 peserta

*Luar Kota Yogyakarta >> IDR 8.500.000,-(Non-Residential)|Minimal kuota 4-5 peserta

METODE

  • Presentation;
  • Discussion;
  • Case Study;
  • Evaluation;
  • Pre test& Post Test

FASILITAS

  • Hotel Berbintang;
  • Sertifikat Training;
  • Training Kit;
  • Modul (Hard Copy + Soft Copy);
  • 1x Lunch dan 2x Coffe Break;
  • Souvenir

Untuk mendaftar klik disini atau klik “REGISTRASI” dibawah ini :

PENERAPAN IFRS DAN ASPEK PERPAJAKAN INDUSTRI MIGAS

PENERAPAN IFRS DAN ASPEK PERPAJAKAN INDUSTRI MIGAS

 

DESKRIPSI

Penerapan IFRS ( International Financial Reporting Standart) khususnya untuk industri Migas telah membawa dampak yang sangat signifikan pada pengelolaan akuntansi di perusahaan tambang. Penerapan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2012, bahkan pada saat yang bersamaan di bentuklah Kantor Pelayanan Pajak Khusus untuk pertambangan migas dan non migas.

PENERAPAN IFRS

source: image.google.co.id

Baca selengkapnya…

TEKNIK PENGISIAN SPT TAHUNAN

 TEKNIK PENGISIAN SPT TAHUNAN : PPh WP BADAN ( ppH Ps. 25 ) dan & PPh WP ORANG PRIBADI ( ppH Ps. 21 )

 

DESKRIPSI

Saat ini undang-undang perpajakan menganut sistem self assesment yang artinya para wajib pajak dipercaya untuk menghitung, memperhitungkan, dan menentukan besarnya jumlah pajak penghasilan yang terhutang dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak setelah berakhirnya tahun pajak. Baca selengkapnya…

PPh BADAN

pph badan

pph badan

PPh BADAN

DESKRIPSI

PPh Badan adalah Pajak Penghasilan yang terhutang oleh Wajib Pajak Badan atas Penghasilan Kena Pajaknya dalam suatu tahun pajak (Cfm Ketentuan UU PPh tahun 1984 s.t.d.t.d UU No. 17 Tahun 2000. Penghasilan/Laba Kena Pajak (taxable income) merupakan penghasilan / laba yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Baca selengkapnya…