Home / Administrasi Kepegawaian / PETUNJUK TEKNIS ATAU PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN SWAKELOLA TIPE III 5/5 (1)

PETUNJUK TEKNIS ATAU PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN SWAKELOLA TIPE III

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN ORGANISASI NON PEMERINTAH DI SEKTOR KESEHATAN DAN SEKTOR LAINNYA BERDASARKAN PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018

PELUANG, TANTANGAN, DAN RENCANA IMPLEMENTASI MULAI 2020

Tanggal
4 – 5 Febuari 2020
11 – 12 Februari 2020
18 – 19 Februari 2020
25 – 26 Februari 2020

Biaya pelatihan
Jogjakarta | IDR 6.500.000 | Non – Residential | Minimal 2 Peserta
Luar Jogja | IDR 8.500.000 | Non – Residential | Minimal 2 – 3 Peserta

DESKRIPSI
Swakelola sebagai salah satu cara pengadaan barang/jasa pemerintah sudah lama dilakukan, tetapi tipe swakelola dengan melibatkan organisasi masyarakat belum banyak dilakukan sebelumnya. Padahal organisasi masyarakat memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan pemerintah maupun pelaku usaha atau penyedia swasta, khususnya dalam pendekatan terhadap masyarakat dan kegiatan – kegiatan lain yang tidak diminati pelaku usaha.

Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi solusi sekaligus menjadi dasar hukum kebijakan swakelola tersebut (Catatan: dalam Perpres tersebut disebut Swakelola Tipe III). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kemudian mengeluarkan pedoman swakelola melalui Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018. Dengan demikian, seharusnya kebijakan tersebut sudah bisa diimplementasikan, termasuk di bidang kesehatan dan bidang lainnya.

Permasalahannya, Kementerian/Lembaga belum selesai merumuskan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan kebijakan Swakelola Tipe III tersebut. Padahal adanya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut memberikan peluang bagi Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan mitra baru yang potensial dalam implementasi berbagai program kesehatan. Di sisi lain, Organisasi Masyarakat sebagai calon mitra potensial belum sepenuhnya mengetahui atau memahami peluang yang diberikan oleh Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Oleh karena itu, sembari menanti proses penyiapan ketentuan pelaksanaan implementasi kebijakan Swakelola Tipe III di bidang kesehatan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, para calon mitra potensial (Organisasi Masyarakat) perlu diberikan sosialisasi dan pemahaman sekaligus bersama – sama mengidentifikasi factor – faktor pendorong, dan penghambat dibukanya kemungkinan/peluang untuk bekerja sama dengan pemerintah. Langkah ini penting sekali karena berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan identifikasi kegiatan pada 2020.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pelatihan Kerjasama Pemerintah dengan Yayasan/Perkumpulan dalam Bentuk Kontrak Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini perlu diselenggarakan.

TUJUAN PELATIHAN

  • Memahami kebijakan pemerintah tentang Swakelola Tipe III berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai sebuah inovasi di manajemen public
  • Memahami mekanisme kerjasama pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan pada sektor kesehatan dan sektor lainnya di Indonesia
  • Memahami rencana implementasi kebijakan Swakelola Tipe III berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
  • Melakukan identifikasi kegiatan berbagai stakeholder dalam Sistem Swakelola Tipe III untuk 2020 dan tahun – tahun berikutnya.

MATERI PELATIHAN

  • Kebijakan Swakelola Tipe III beradasarkan Perpres No. 16 tahun 2018
  • Kebijakan Swakelola Tipe III berdasarkan Perpres No. 8 tahun 2018
  • Mekanisme kerja sama pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan pada sector kesehatan dan sector lainnya di Indonesia
  • Peluang dan implementasi kebijakan Swakelola Tipe III berdasarka Perpres No. 16 tahun 2018 dan Persiapan simulasi
  • Simulasi perencanaan kebijakan Swakelola Tipe III berdasrkan Perpres No. 16 tahun 2018
  • Simulasi persiapan kebijakan Swakelola Tipe III berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018
  • Simulasi pelaksanaan kebijakan Swakelola Tipe III berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018
  • Simulasi pengawasan kebijakan Swakelola Tipe III berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018

PESERTA PELATIHAN
Pelatihan ini sangat dianjurkan diikuti oleh Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Organisasi Masyarakat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Organisasi profesi, Mahasiswa, Peneliti, consultant, atau peminat lainnya


Hubungi : 082146480457
Telp, Whatsapp, Telegram

 

Nilai Kualitas Konten

About IT SOFTWARE DEVELOPMENT

Check Also

Training Managing Account Payable and Receivable

Tujuan Pelatihan Mengelola Hutang dan Piutang Usaha : -> Mampu meningkatkan pemahaman dan penguasaan para peserta dalam …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *