Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Industri Hulu Migas (PTK 007 Rev. V)

PTK 007 Rev. V ini disusun untuk memberikan landasan hukum tata laksana, pedoman pelaksanaan teknis serta administratif yang terintegrasi dan jelas, serta menyamakan pola pikir dan pengertian seluruh pengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.Indonesia. PTK 007 Rev. V bertujuan agar pelaksana Pengadaan Barang/Jasa memperoleh dan mendayagunakan barang/jasa sesuai jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat yang dibutuhkan secara tepat, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam menunjang kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi serta menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional. Lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa meliputi perencanaan pengadaan, proses Tender, manajemen Kontrak, dan pengelolaan penyedia barang/jasa. PTK 007 Rv.V ini berlaku untuk semua kegiatan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa:

KKKS Cost Recovery
KKKS Gross Split dengan mengikuti ketentuan khusus terkait KKKS Gross Split yang diatur dalam pedoman ini.

Proses pengadaan barang/jasa termasuk hal-hal yang tidak diatur, mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh masing-masing KKKS Gross Split, dengan tetap tunduk pada prinsip dasar pengelolaan rantai suplai

Pedoman ini dikecualikan untuk pengadaan tanah, jasa pengacara/konsultan hukum, dan asuransi, dengan mengikuti ketentuan dalam pedoman pengadaan terkait lainnya yang ditetapkan SKK Migas.

Tujuan

Pengembangan kemampuan mengenai regulasi yg berlaku dlm proses pengadaan barang/jasa di industri hulu migas Indonesia
Peningkatan Pemahaman mengenai proses pengadaan barang/jasa di industri hulu migas Indonesia
Peningkatan pemahaman mengenai TKDN yg berlaku pd proses pengadaan barang/jasa di industri hulu migas
Identifikasi dan antisipasi resiko dlm proses pengadaan barang & jasa berdasarkan regulasi yg berlaku di industri migas Indonesia

Materi:

OVERVIEW

KEWENANGAN & PENGAWASAN

Kewenangan KKKS Cost Recovery dalam Tahap Eksplorasi
Kewenangan KKKS Cost Recovery dalam Tahap Eksploitasi
Kewenangan KKKS Gross Split
Tata Cara Permohonan Persetujuan
Pengecualian Permohonan Persetujuan

PENINGKATAN KAPASITAS NASIONAL

Ketentuan Umum TKDN
Kewajiban Penggunaan Barang Produk Dalam Negeri
Kewajiban Penggunaan Jasa Dalam Negeri
Preferensi Harga
Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Program Pengembangan Vendor (PPV)

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pejabat Berwenang
Pengguna Barang/Jasa
Pengelola Pengadaan
Panitia Tender

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Penyusunan Strategi Pengadaan
Penyusunan Paket Tender
Daftar Pengadaan (Procurement List)
Standardisasi

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Centralized Integrated Vendor Database (CIVD)
Prakualifikasi
Metode Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Komoditas Utama
Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Persiapan Alih Operasi Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
Kerja Sama KKKS Cost Recovery dengan KKKS Gross Split

MANAJEMEN KONTRAK

Lingkup Manajemen Kontrak
Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)
Penyelesaian Perselisihan
Penutupan Kontrak

PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pembinaan Penyedia Barang/Jasa
Pengawasan Penyedia Barang/Jasa
Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa
Penghargaan Atas Kinerja Penyedia Barang/Jasa
Kategori Pengenaan Sanksi
Sanksi Finansial
Implementasi Pengenaan Sanksi

PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA KKKS Cost Recovery

Pengawasan Terhadap KKKS Cost Recovery
Penilaian Kinerja KKKS Cost Recovery

LAPORAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Peserta:

Para Manajer dan Staf di bagian SCM / Procurement / Pengadaan
Para Manajer dan Staf di bagian Logistic dan Material
Para Manajer dan Staf di bagian Manajement Aset
Fungsi Pengguna Barang dan Jasa K3S
Autorney/ Legal
Pimpinan, Business Development, Bagian Tender di Perusahaan Penunjang Migas.
Pimpinan/ Business Development Lembaga Keuangan/ Perbankan
Praktisi di Lembaga Pembuat Keputusan Publik
Siapa saja yang tertarik dan merasa perlu memahami masalah pengadaan barang-jasa

Industri Hulu Migas.

Metode: